Kilasindonesia.com,MAMUJU— Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Ruang Rapat Rujab Gubernur Sulbar, Selasa (13/09/2022).
Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan, rapat koordinasi dilakukan guna memastikan penyaluran BLT di enam kabupaten betul-betul memperhatikan akurasi data.
“Kita ingin mengkonsolidasi data, kita ingin mengantisipasi agar kejadian di provinsi lain terkait ketidakakuratan data bisa kita antisipasi dengan baik,” ujar Akmal Malik, melalui rakor secara virtual.
Karena itu, Ia pun berharap setiap kabupaten mendatang setiap keluhan dan berkoordinasi dengan kepolisian.
Akmal Malik menyampaikan, pentingnya akurasi data agar tidak terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Karena itu, Akmal Malik mendorong program Data Desa Presisi guna memastikan akurasi data di setiap desa.
Hanya saja, lanjut Akmal Malik, atas keterbatasan anggaran sehingga program data desa presisi belum mampu menjangkau seluruh desa tahun ini.
“Andaikan data desa presisi kita bisa mencakup seluruh desa kita ini, tidak perlu ada kejadian soal kesalahan data,” ujar Akmal.
Diketahui dari hasil rakor tersebut, saat ini sejumlah kabupaten telah melakukan verifikasi data, sebab beberapa permasalahan data ditemukan, seperti di Kabupaten Mamuju, masih ditemukan data penerima manfaat yang tidak sesuai petunjuk teknis penyaluran BLT. Yakni penerima manfaat tersebut sudah berstatus PPPK, keluarga penerima manfaat (KPM) ada yang sudah meninggal dunia, bahkan ada PKM berlatar aparat desa.(Advertorial)
