Kilasindonesia.com,MAMUJU– Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) dan Institut Kapal Perempuan, menggelar Musyawarah Daerah Perempuan Akar Rumput Kabupaten Mamuju, yang dilangsungkan di Wisma Malaqbi Mamuju, Sabtu (3/12).
Direktur Pelaksana YKPM Mulyadi Prajitno mengatakan, kegiatan ini melibatkan seratus orang perempuan yang saat ini berfokus kepada perempuan dari Desa Kalepu dan Boda-Boda. Kedepan, pihaknya bakal kembali melibatkan perempuan dari desa lain yang ada di Mamuju, untuk selanjutnya dibuatkan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Pemkab Mamuju.
“Hasil-hasil musyawarah ini dari lima komisi, akan dibawa dari lima kabupaten ke provinsi hingga nasional untuk dimasukkan dalam RPJMN nanti. Hari ini mereka mengidentifikasi issu-issu perempuan yang menjadi masalah yang dialami perempuan, nah melalui komisi-komisi ini mereka akan bicarakan issu-issu ini bagaimana cara mengatasinya, siapa saja yang dilibatkan dan seperti apa kebijakan dalam mengatasi issu itu,”terang Mulyadi.
Kegiatan ini juga kata Mulyadi, menunjukkan jika perempuan-perempuan di Sulbar bisa memastikan mampu mengawal proses pembangunan, sejalan dengan pemenuhan hak-hak perempuan yang menjadi locus kerja seperti kepastian identitas hukum dan memastikan mendapatkan jaminan sosial.
Tentunya sambung Mulyadi, perempuan ini kemudian diharapkan aktif terlibat dalam mengkampanyekan stop perkawinan anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta memastikan implementasi undang-undang kekerasan seksual.
“ini juga berkaitan dengan issu sustainable development goals untuk memastikan dan memajukan kesetaraan gender dan pembangunan. Kelompok-kelompok perempuan yang selama ini terekslusi dari pembangunan akan memperlihatkan eksistensinya jika mereka bisa terlibat dalam program pembangunan,”pungkasnya.
Ditempat yang sama, Asisten I Pemkab Mamuju Sitti Manohara mengatakan, kegiatan dalam bentuk pemberdayaan kaum perempuan tentunya selalu di dukung oleh Pemkab. Hasil dari Musda Perempuan Akar Rumput ini juga bakal dikonsultasikan lebih lanjut dalam bentuk Memorandum Of Understanding (MoU).
“Peran dan hak-hak perempuan menjadi issu sentral yang menjadi perhatian bersama. Banyak persoalan dimana perempuan memerlukan wadah untuk mengatasinya. Pemerintah Kabupaten Mamuju sangat mendukung kegiatan seperti ini tentu kedepannya kita akan tindaklanjuti karena memang kegiatan ini sesuai dengan visi misi Mamuju Keren. Jadi kita tinggal menunggu bagaimana progresnya kita konsultasi Insya Allah kita buatkan MoU,”pungkasnya.(msd/red)
