KILAS INDONESIA, Gabungan Mahasiswa dan organisasi Pemuda kabupaten Mamasa (GPM), melakukan unjuk rasa di simpang 5, kamis 18/08/2022.
Mereka menuntut pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Mamasa, Ramlan Badawi dan wakil bupati Mamasa, Marthinus Tiranda yang dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugasnya, termasuk infrastuktur jalan dan gedung.
Ada 15 point tuntutan dari aksi demo hari ini, diantaranya Mengenai PAD, dana PEN, tenaga honorer,dan P3K. Selain itu, juga mempertanyakan masalah devisit yang menjadi penyebab kandasnya anggaran selama ini.
Dibawah Kordinator Lapangan, Markus dalam orasinya menegaskan bahwa “tenaga honorer dan P3K bukan budak”.
Mereka juga menuntut pasar rakyat yang dianggap mubazzir, yaitu pasar Barra-barra dan pasar Malabo Tandukkalua’ yang sampai saat ini belum difungsikan.
Aksi yang dimulai dari simpang 5 ini, selanjutnya akan dilanjutkan ke kantor DPRD Mamasa dan kantor bupati Mamasa, demikian dijelaskan kordinator lapangan, Markus.
Mereka juga menuntut jika tidak ada respon positif dari Pemda, maka akan kembali melakukan demostrasi.
Pada saat aksi di depan kantor DPRD hanya satu anggota DPRD yang hadir, yakni dari fraksi partai Golkar. Kondisi yang sama, hampir terjadi di kantor bupati Mamasa, dimana bupati Mamasa maupun wakil bupati Mamasa tidak ada ditempat, sehingga tidak bertemu dengan para pengunjuk rasa.
Aksi bakar Ban, oleh mahasiswa di depan kantor bupati, sempat nyaris bentrok dengan satpol PP yang tidak mengijinkan adanya pembakaran Ban, yang menurut Kasatpol PP, akan mengganggu ketentraman dan merusak infrastruktur. Laporan: Antyka
