22

22
TOPIK UTAMA

Forum DPRD se-Indonesia, Danny Paparkan Pelayanan Prima Bebas Korupsi

MACCAnews -Walikota Makassar Danny Pomanto menjadi Guest Speaker pada Rapat Kerja Teknis IV ADEKSI Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia de...

TERKINI

Monday, 19 February 2018

MACCANews ----  Pansus (Panitia Khusus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  tentang status PDAM berganti ke Perusahaan Umum Daerah dibanding Persero gelar rapat bersama Direksi PDAM, Kementrian Hukum/Ham dan Perancang Naskah Akademik, Senin (19/2/2018), di ruang Badan Anggaran DPRD Makassar

Menurut Perancang Naskah Akademik Ranperda tentang status PDAM yang juga Dosen fakultas Hukum Unhas, Prof Amiruddin Ilmar mengatakan perubahan perda memang diatas 50 persen.

"Dalam hal ini Bisa memilih 2 nomenklatur bisa perusahaan umum daerah atau perseroan dimana perum itu sendiri saham dapat dimiliki penuh oleh daerah sedangkan perseroan bisa berbagi.

Sedangkan pemerintah kota makassar cenderung memilih bentuk perum. Pasalnya hal tersebut diliat berdasarkan pendirian, permodalan dan pengurus.

Yang harus diperhatikan sisi kepentingan, misalnya ketenagakerjaan maka sistem kepegawaian tidak tunduk pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

"Anggaran Dasar disingkronkan dengan Perda nanti termasuk mengatur kerjasama dengan pihak ketiga" ujar Andi nurman.

Sementara itu Anggota Pansus PDAM dari Fraksi PAN, H. Hasanuddin Leo menekankan agar fungsi PDAM idealnya sebagai pelayanan bukan mengejar profit jadi memang lebih ideal jika bentuk perumda kalau persero maka hanya mengejar profit

"Saya sepakat jika berbentuk perumda. Alasannya tujuan sosial oriented karena kalau PT maka ada pihak ketiga yang akan mengejar profit" jelasnya

Rapat siang ini dipimpin langsung Ketua Pansus tentang Status PDAM, Busranuddin Baso Tika didampingi Wakil Ketua Pansus, Badaruddin Ophier dan dihadiri Direksi PDAM serta beberapa Anggota Pansus.

Pansus Ranperda Pergantian Status PDAM Gelar Rapat Bersama Direksi

| , 03:21 WITA

MACCANews ----  Pansus (Panitia Khusus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  tentang status PDAM berganti ke Perusahaan Umum Daerah dibanding Persero gelar rapat bersama Direksi PDAM, Kementrian Hukum/Ham dan Perancang Naskah Akademik, Senin (19/2/2018), di ruang Badan Anggaran DPRD Makassar

Menurut Perancang Naskah Akademik Ranperda tentang status PDAM yang juga Dosen fakultas Hukum Unhas, Prof Amiruddin Ilmar mengatakan perubahan perda memang diatas 50 persen.

"Dalam hal ini Bisa memilih 2 nomenklatur bisa perusahaan umum daerah atau perseroan dimana perum itu sendiri saham dapat dimiliki penuh oleh daerah sedangkan perseroan bisa berbagi.

Sedangkan pemerintah kota makassar cenderung memilih bentuk perum. Pasalnya hal tersebut diliat berdasarkan pendirian, permodalan dan pengurus.

Yang harus diperhatikan sisi kepentingan, misalnya ketenagakerjaan maka sistem kepegawaian tidak tunduk pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

"Anggaran Dasar disingkronkan dengan Perda nanti termasuk mengatur kerjasama dengan pihak ketiga" ujar Andi nurman.

Sementara itu Anggota Pansus PDAM dari Fraksi PAN, H. Hasanuddin Leo menekankan agar fungsi PDAM idealnya sebagai pelayanan bukan mengejar profit jadi memang lebih ideal jika bentuk perumda kalau persero maka hanya mengejar profit

"Saya sepakat jika berbentuk perumda. Alasannya tujuan sosial oriented karena kalau PT maka ada pihak ketiga yang akan mengejar profit" jelasnya

Rapat siang ini dipimpin langsung Ketua Pansus tentang Status PDAM, Busranuddin Baso Tika didampingi Wakil Ketua Pansus, Badaruddin Ophier dan dihadiri Direksi PDAM serta beberapa Anggota Pansus.

MACCANews ---- Badan Musyawarah (BAMUS) agendakan rapat paripurna terkait pemberhentian dan penetapan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, di ruang Badan Anggaran DPRD Makassar.

Pasca pengunduran diri Indira Mulyasari, posisi wakil ketua DPRD kota Makassar akan diberikan kepada Bapak Rudianto Lallo

"Yang diusulkan nanti bapak Rudianto Lallo dari usulan partai Nasdem" ujar Ketua Badan Musyawarah Erik Horas , Senin (19/2/2018).

"Karena surat pengunduran diri Ibu Indira sudah masuk, kami berharap paripurna segera di laksanakan agar efektifitas operasional DPRD tidak terpending karena sudah lengkap" jelasnya

"Pemberhentian dan penetapan calon ketua DPRD Kota Makassar akan dilakukan setelah ada surat balik dari gubernur Provinsi Sulawesi Selatan"tutupnya 

Wakil Ketua DPRD ini menambahkan agenda paripurna akan dilaksanakan pada hari jumat (23/2/2018) terkait penetapan, pemberhentian dan  persetujuan ranperda usul prakarsa bapemperda DPRD kota Makassar tentang perlindungan perawat menjadi Ranperda DPRD Kota Makassar.

Pasca Mundurnya Indira, Bamus Agendakan Paripurna Penetapan Wakil Ketua DPRD Makassar

| , 03:00 WITA

MACCANews ---- Badan Musyawarah (BAMUS) agendakan rapat paripurna terkait pemberhentian dan penetapan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, di ruang Badan Anggaran DPRD Makassar.

Pasca pengunduran diri Indira Mulyasari, posisi wakil ketua DPRD kota Makassar akan diberikan kepada Bapak Rudianto Lallo

"Yang diusulkan nanti bapak Rudianto Lallo dari usulan partai Nasdem" ujar Ketua Badan Musyawarah Erik Horas , Senin (19/2/2018).

"Karena surat pengunduran diri Ibu Indira sudah masuk, kami berharap paripurna segera di laksanakan agar efektifitas operasional DPRD tidak terpending karena sudah lengkap" jelasnya

"Pemberhentian dan penetapan calon ketua DPRD Kota Makassar akan dilakukan setelah ada surat balik dari gubernur Provinsi Sulawesi Selatan"tutupnya 

Wakil Ketua DPRD ini menambahkan agenda paripurna akan dilaksanakan pada hari jumat (23/2/2018) terkait penetapan, pemberhentian dan  persetujuan ranperda usul prakarsa bapemperda DPRD kota Makassar tentang perlindungan perawat menjadi Ranperda DPRD Kota Makassar.

Wednesday, 14 February 2018

MACCANews ---- Balaikota Trail Adventure Meregistrasi ulang anggota lama  dan rekrut anggota baru, perekrutan itu dilaksanakan di sekretariat Batrav Veteran Selatan No.249 D ( 13/2/2018 ).

Dalam perekrutan tersebut melibatkan  semua unsur pimpinan  dan anggota Batrav. Perekrutan itu dimulai pada tanggal 13 hingga 15 Februari 2018.

"Kita akan melibatkan semua unsur dan berpegang penuh dalam aturan didalam AD/RT dalam perekrutan anggota baru," sebut ketua Winardi.

Balaikota Trail Adventure Meregistrasi Ulang Anggota Dan Rekrut Anggota

| , 07:26 WITA

MACCANews ---- Balaikota Trail Adventure Meregistrasi ulang anggota lama  dan rekrut anggota baru, perekrutan itu dilaksanakan di sekretariat Batrav Veteran Selatan No.249 D ( 13/2/2018 ).

Dalam perekrutan tersebut melibatkan  semua unsur pimpinan  dan anggota Batrav. Perekrutan itu dimulai pada tanggal 13 hingga 15 Februari 2018.

"Kita akan melibatkan semua unsur dan berpegang penuh dalam aturan didalam AD/RT dalam perekrutan anggota baru," sebut ketua Winardi.

MACCANews ------ Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di kota Makassar, Komisi D DPRD Makassar adakan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kota Makassar.

Sejumlah keluhan masyarakat seputar pelayanan  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS kesehatan di Kota Makassar, pasien kurang mendapat respon cepat baik untuk penanganan maupun respon rujukan.

Hal tersebut pun dikeluhkan  oleh salah satu Anggota Dewan Komisi D DPRD Makassar, Shinta Mashita Molina, dalam rapat kerja Komisi D DPRD Makassar, Rabu (14/02/2017) yang mengaku mendapat pelayanan yang kurang baik dari pihak puskesmas saat ingin mengambil rujukan.

"saya datang di puskesmas untuk mengambil rujukan tapi tidak dilayani dengan baik" ujarnyasaya saja yang bayar tidak terlayani dengan baik, bagaimana dengan masyarakat yang dibayar oleh pemerintah ini menjadi perhatian kita" tambah dia.

Ditempat yang sama Anggota Komisi D DPRD Makassar lainnya  Andi Nurman menilai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh pihak BPJS Kesehatan dianggap sangat menyulitkan masyarakat.

“ Contoh saja orang yang kecelakaan dimintai keterangan Polisi. Sanggupkah orang yang sekarat minta keterangan Polisi,” ungkapnya saat rapat kerja di ruang Komisi D DPRD Makassar.

"Kasus pelayanan kesehatan yang ingin menggunakan KIS atau BPJS tidaj direspon baik dari pihak Puskesmas" kata Anggoa Komisi D Andi Nurman.

"selain itu, ada pula pasien yang tidak dilayani oleh pihak puskesmas namun rujukan langsung ke rumah sakit dengan alasan puskesmas tidaj memiliki alat yang memadai" tambahnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala BPJS kesehatan yang mengaku bahwa beberapa pelayanan untuk JkN KIS dan BPJS kesehatan telah bekerjasama dengan Puskesmas dan klinik serta beberapa rumah sakit besar.

"Pihak kami sudah ajukan kerjasama beberapa Puskesmas, Klinik, Dokter Praktek dan Rumah sakitnyang sjap mengikuti aturan yang disiapkan BPJS kesehatan seputar pelayanan cepat kepada masyarakat" kata dia.

"Jika ada kesalahan seperti pembayaran tambahan dari rumah sakit atau dokter bukan kapasitas BPJS. Karena BPJS hanya sebatas mengkonfirmasi pimpinan rumah sakit jika ada yang meminta bayaran tambahan" terangnya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan kota Makassar,  Naisyah Tun Azzikin menjelaskan bahwa sekitar 144 diagnose harus ditangani di layanan primer terlebih dahulu.

"layanan primer dimakassar terdiri atas 102 Klinik, 100 Dokter Praktek dan 46 Puskesmas" ujarnyasu jarnya di rujuk di Rumah Sakit, terlebih dahulu mengambil rujukan layanan primer agar mendapat penanganan lebih lanjut" terangnya

Serap Aspirasi Masyarakat Dinsos, BPJS, Dinkes Duduk Bersama

| , 02:47 WITA

MACCANews ------ Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di kota Makassar, Komisi D DPRD Makassar adakan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kota Makassar.

Sejumlah keluhan masyarakat seputar pelayanan  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS kesehatan di Kota Makassar, pasien kurang mendapat respon cepat baik untuk penanganan maupun respon rujukan.

Hal tersebut pun dikeluhkan  oleh salah satu Anggota Dewan Komisi D DPRD Makassar, Shinta Mashita Molina, dalam rapat kerja Komisi D DPRD Makassar, Rabu (14/02/2017) yang mengaku mendapat pelayanan yang kurang baik dari pihak puskesmas saat ingin mengambil rujukan.

"saya datang di puskesmas untuk mengambil rujukan tapi tidak dilayani dengan baik" ujarnyasaya saja yang bayar tidak terlayani dengan baik, bagaimana dengan masyarakat yang dibayar oleh pemerintah ini menjadi perhatian kita" tambah dia.

Ditempat yang sama Anggota Komisi D DPRD Makassar lainnya  Andi Nurman menilai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh pihak BPJS Kesehatan dianggap sangat menyulitkan masyarakat.

“ Contoh saja orang yang kecelakaan dimintai keterangan Polisi. Sanggupkah orang yang sekarat minta keterangan Polisi,” ungkapnya saat rapat kerja di ruang Komisi D DPRD Makassar.

"Kasus pelayanan kesehatan yang ingin menggunakan KIS atau BPJS tidaj direspon baik dari pihak Puskesmas" kata Anggoa Komisi D Andi Nurman.

"selain itu, ada pula pasien yang tidak dilayani oleh pihak puskesmas namun rujukan langsung ke rumah sakit dengan alasan puskesmas tidaj memiliki alat yang memadai" tambahnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala BPJS kesehatan yang mengaku bahwa beberapa pelayanan untuk JkN KIS dan BPJS kesehatan telah bekerjasama dengan Puskesmas dan klinik serta beberapa rumah sakit besar.

"Pihak kami sudah ajukan kerjasama beberapa Puskesmas, Klinik, Dokter Praktek dan Rumah sakitnyang sjap mengikuti aturan yang disiapkan BPJS kesehatan seputar pelayanan cepat kepada masyarakat" kata dia.

"Jika ada kesalahan seperti pembayaran tambahan dari rumah sakit atau dokter bukan kapasitas BPJS. Karena BPJS hanya sebatas mengkonfirmasi pimpinan rumah sakit jika ada yang meminta bayaran tambahan" terangnya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan kota Makassar,  Naisyah Tun Azzikin menjelaskan bahwa sekitar 144 diagnose harus ditangani di layanan primer terlebih dahulu.

"layanan primer dimakassar terdiri atas 102 Klinik, 100 Dokter Praktek dan 46 Puskesmas" ujarnyasu jarnya di rujuk di Rumah Sakit, terlebih dahulu mengambil rujukan layanan primer agar mendapat penanganan lebih lanjut" terangnya

MACCANews ----- Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sulawesi Selatan, Ibu Ayunsri syahrul Yasin Limpo, melantik ibu drg. Hj. Hasnah Syam, MARS sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Barru. Acara ini berlangsung di Baruga Pattingalloang Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (14/02/2018).

Bupati Barru saat memberikan sambutan mengatakan bahwa tantangan bagi Tim Penggerak PKK kedepan tidaklah mudah yang tentunya dari tahun ketahun kesejahteraan masyarakat harus lebih meningkat.

“Selain itu, pencapaian target penurunan angka kematian Ibu dan penurunan angka kematian bayi, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan kemitraan perlu menjadi perhatian kita semua,”lanjutnya.

“Eksistensi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan 10 program pokok PKK tidak perlu diragukan lagi, karena dapat mempercepat pencapaian pengangkatan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan ekonomi yang berbasis masyarakat di Kab. Barru,”ujar H. Suardi Saleh. 

Selain itu program andalan Dasawisma kata Bupati Barru mampu menjangkau segala masalah yang terjadi di Desa sehingga percepatan penanganan masalah cepat ditangani.

Sedangkan Ketua TP. PKK Prop. Sulsel drg. Hj. Ayunsri Syahrul memberikan apresiasi kepada Bupati Barru bersama Ketua TP. PKK Kab. Barru atas perhatian terhadap peningkatan mutu PKK bersama Dasawisma.

"Dengan adanya program PKK, sangat ditentukan adanya keterpaduan antara Tim penggerak PKK dengan bimbingan dan fasilitas teknis dari berbagai instansi dan lembaga terkait yang terwadahi dalam Tim Pembina PKK termasuk didalamnya kelompok Dasawisma"ujarnya.

Ia berharap kepada Bupati Barru selaku Pembina PKK untuk membantu merealisasikan program kerja PKK dan memperhatikan kader-kader PKK sebagai ujung tombak dalam menyampaikan program pemerintah hingga ke tingkat dasar serta melakukan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK Prop. Sulsel sebagai lembaga PKK tertinggi di Sulsel.

Turut hadir para pengurus organisasi wanita baik itu dari persit maupun dari bhayangkari, pimpinan OPD yang terkait, para kepala Desa/Lurah bersama Ketua TP. PKK Desa. (Aziz/Ir)

Ketua PKK Barru Di Lantik

| , 02:00 WITA

MACCANews ----- Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sulawesi Selatan, Ibu Ayunsri syahrul Yasin Limpo, melantik ibu drg. Hj. Hasnah Syam, MARS sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Barru. Acara ini berlangsung di Baruga Pattingalloang Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (14/02/2018).

Bupati Barru saat memberikan sambutan mengatakan bahwa tantangan bagi Tim Penggerak PKK kedepan tidaklah mudah yang tentunya dari tahun ketahun kesejahteraan masyarakat harus lebih meningkat.

“Selain itu, pencapaian target penurunan angka kematian Ibu dan penurunan angka kematian bayi, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan kemitraan perlu menjadi perhatian kita semua,”lanjutnya.

“Eksistensi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan 10 program pokok PKK tidak perlu diragukan lagi, karena dapat mempercepat pencapaian pengangkatan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan ekonomi yang berbasis masyarakat di Kab. Barru,”ujar H. Suardi Saleh. 

Selain itu program andalan Dasawisma kata Bupati Barru mampu menjangkau segala masalah yang terjadi di Desa sehingga percepatan penanganan masalah cepat ditangani.

Sedangkan Ketua TP. PKK Prop. Sulsel drg. Hj. Ayunsri Syahrul memberikan apresiasi kepada Bupati Barru bersama Ketua TP. PKK Kab. Barru atas perhatian terhadap peningkatan mutu PKK bersama Dasawisma.

"Dengan adanya program PKK, sangat ditentukan adanya keterpaduan antara Tim penggerak PKK dengan bimbingan dan fasilitas teknis dari berbagai instansi dan lembaga terkait yang terwadahi dalam Tim Pembina PKK termasuk didalamnya kelompok Dasawisma"ujarnya.

Ia berharap kepada Bupati Barru selaku Pembina PKK untuk membantu merealisasikan program kerja PKK dan memperhatikan kader-kader PKK sebagai ujung tombak dalam menyampaikan program pemerintah hingga ke tingkat dasar serta melakukan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK Prop. Sulsel sebagai lembaga PKK tertinggi di Sulsel.

Turut hadir para pengurus organisasi wanita baik itu dari persit maupun dari bhayangkari, pimpinan OPD yang terkait, para kepala Desa/Lurah bersama Ketua TP. PKK Desa. (Aziz/Ir)

MACCANews ----- K D DPRD Makassar gelar rapat kerja bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kota Makassar, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial kota Makassar, rapat siang ini.
membahas tentang pelayanan kesehatan terkait program Jaminan Kesehatan (JKN) yang dinilai kurang  layani masyarakat, Rabu (14/2/2018), di ruang Komisi D DPRD Makassar.
Dalam Rapat kerja tersebut Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Sarif mengungkapkan menurut penuturan pihak BPJS.
serta kesehatan gratis yang belum terakomodir sekitar 320 orang, sementara dari pihak Dinas Sosial mengaku  bahwa distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih bermasalah.
“ Dari informasi masih banyak yang mengendap di kelurahan, belum terbagi secara merata, “ ujar H. Cank sapaan akrab Ketua Komisi D ini.
Legislator PPP ini juga melanjutkan bahwa kondisi ini mesti disampaikan secara transparan ke Masyarakat. Sehingga kedepan antisipasi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin bisa secara keseluruhan terakomodir.
“ saya berharap kondisi seperti ini bisa disampaikan secara transparan oleh BPJS kota Makassar ke masyarakat, sehingga kedepan bisa diantisipasi perihal jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara keseluruhan terakomodir,” ujarnya.
Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Makassar, Basdir mengatakan perlu ada solusi untuk mengakomodir semua peserta jaminan kesehatan. Secara kalkulasi, 320 ribu orang tersebut akan bisa diakomodir dengan anggaran 10 Milyar.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2019, pihaknya akan berupaya menganggarkan untuk perluasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“ Dengan anggaran 10 Milyar saya kira ini sangat efektif. Kan APBD kita tahun ini sebanyak 4,1 Triliun,” kata Basdir.
“ Harapan kita tidak ada lagi keluhan tentang kesehatan. Kami di DPRD upayakan semua masyarakat terdaftar sebagai peserta JKN,” tandasnya.
Hadir dalam rapat kerja Komisi D DPRD Makassar, Kepala Dinas Sosial  Mukhtar Tahir, Kepala Dinas Kesehatan kota Makassar, Naisyah Tun Azzikin dan Kepala BPJS Kesehatan kota Makassar beserta staffnya.

Komisi D DPRD Rapat Bersama BPJS Kota Makassar

| , 01:39 WITA

MACCANews ----- K D DPRD Makassar gelar rapat kerja bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kota Makassar, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial kota Makassar, rapat siang ini.
membahas tentang pelayanan kesehatan terkait program Jaminan Kesehatan (JKN) yang dinilai kurang  layani masyarakat, Rabu (14/2/2018), di ruang Komisi D DPRD Makassar.
Dalam Rapat kerja tersebut Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Sarif mengungkapkan menurut penuturan pihak BPJS.
serta kesehatan gratis yang belum terakomodir sekitar 320 orang, sementara dari pihak Dinas Sosial mengaku  bahwa distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih bermasalah.
“ Dari informasi masih banyak yang mengendap di kelurahan, belum terbagi secara merata, “ ujar H. Cank sapaan akrab Ketua Komisi D ini.
Legislator PPP ini juga melanjutkan bahwa kondisi ini mesti disampaikan secara transparan ke Masyarakat. Sehingga kedepan antisipasi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin bisa secara keseluruhan terakomodir.
“ saya berharap kondisi seperti ini bisa disampaikan secara transparan oleh BPJS kota Makassar ke masyarakat, sehingga kedepan bisa diantisipasi perihal jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara keseluruhan terakomodir,” ujarnya.
Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Makassar, Basdir mengatakan perlu ada solusi untuk mengakomodir semua peserta jaminan kesehatan. Secara kalkulasi, 320 ribu orang tersebut akan bisa diakomodir dengan anggaran 10 Milyar.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2019, pihaknya akan berupaya menganggarkan untuk perluasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“ Dengan anggaran 10 Milyar saya kira ini sangat efektif. Kan APBD kita tahun ini sebanyak 4,1 Triliun,” kata Basdir.
“ Harapan kita tidak ada lagi keluhan tentang kesehatan. Kami di DPRD upayakan semua masyarakat terdaftar sebagai peserta JKN,” tandasnya.
Hadir dalam rapat kerja Komisi D DPRD Makassar, Kepala Dinas Sosial  Mukhtar Tahir, Kepala Dinas Kesehatan kota Makassar, Naisyah Tun Azzikin dan Kepala BPJS Kesehatan kota Makassar beserta staffnya.

Tuesday, 13 February 2018

MACCAnews-  Ichsan Yasin Limpo (IYL) punya cara tersendiri mencairkan suasana. Sekalipun itu adalah tim atau pengurus parpol pengusung kandidat lain di Pilgub Sulsel Juni 2018 mendatang.

Saat mampir sejenak di Warkop Olala di Jalan Boulevard, Selasa (14/2/2017) pagi, IYL sempat menyapa dan mencandai pengurus teras Golkar Sulsel yang kebetulan juga "ngopi" di warkop tersebut.

Meski beda meja, tapi IYL yang di Pilgub Sulsel menggunakan nomor urut 4, mengeluarkan candaanya ke Wakil Ketua DPD I Golkar Maqbul Halim, serta Pengurus DPD I Afifuddin.

Sambil menoleh ke arah tempat duduk Maqbul dan Afifuddin, IYL memulai dengan bertanya ke Maqbul tentang tagline Danny Pomanto.

"Apa taglinenya Pak Danny Pomanto lagi? dua kali lebih baik atau 2
dua kali tambah baik?," kata IYL memulai "pancingannya" ke Maqbul yang memang memilih menjadi Ketua Tim Media Danny Pomanto di Pilkada Makassar.

Mendengar itu, Maqbul yang sempat menangani tim media NH-Aziz, langsung memberi jawaban. "Dua kali tambah baik," jawabnya.

IYL kemudian melanjutkan pertanyaannya. "2 x 2 berapa? 2 + 2 berapa?," tanya Ichsan lagi yang spontan dijawab kompak oleh Maqbul dan Afifuddin. "Empat," jawabnya sambil menaikkan empat jarinya.

Candaan IYL ke pengurus Golkar membuat suasana lebih cair. Apalagi, mereka tertawa bersama yang disaksikan beberapa mantan pengurus Golkar Sulsel, Andi Ian Latanro yang ikut mendampingi pasangan Andi Mudzakkar (Cakka) itu.

Sekadar diketahui, IYL-Cakka di Pilgub Sulsel merupakan kontestan nomor urut 4. Angka ini, punya banyak makna bagi pasangan Mister Komitmen tersebut. Salah satunya adalah appa sulapa.

Sehari sebelumnya, sejumlah srikandi Golkar yang mengantar NH-Aziz di pengundian nomor urut, antusias menyalami IYL setelah mendapatkan nomor urut 4. (*)

IYL Candai Pengurus Golkar: 2 + 2 Berapa?

| , 20:35 WITA

MACCAnews-  Ichsan Yasin Limpo (IYL) punya cara tersendiri mencairkan suasana. Sekalipun itu adalah tim atau pengurus parpol pengusung kandidat lain di Pilgub Sulsel Juni 2018 mendatang.

Saat mampir sejenak di Warkop Olala di Jalan Boulevard, Selasa (14/2/2017) pagi, IYL sempat menyapa dan mencandai pengurus teras Golkar Sulsel yang kebetulan juga "ngopi" di warkop tersebut.

Meski beda meja, tapi IYL yang di Pilgub Sulsel menggunakan nomor urut 4, mengeluarkan candaanya ke Wakil Ketua DPD I Golkar Maqbul Halim, serta Pengurus DPD I Afifuddin.

Sambil menoleh ke arah tempat duduk Maqbul dan Afifuddin, IYL memulai dengan bertanya ke Maqbul tentang tagline Danny Pomanto.

"Apa taglinenya Pak Danny Pomanto lagi? dua kali lebih baik atau 2
dua kali tambah baik?," kata IYL memulai "pancingannya" ke Maqbul yang memang memilih menjadi Ketua Tim Media Danny Pomanto di Pilkada Makassar.

Mendengar itu, Maqbul yang sempat menangani tim media NH-Aziz, langsung memberi jawaban. "Dua kali tambah baik," jawabnya.

IYL kemudian melanjutkan pertanyaannya. "2 x 2 berapa? 2 + 2 berapa?," tanya Ichsan lagi yang spontan dijawab kompak oleh Maqbul dan Afifuddin. "Empat," jawabnya sambil menaikkan empat jarinya.

Candaan IYL ke pengurus Golkar membuat suasana lebih cair. Apalagi, mereka tertawa bersama yang disaksikan beberapa mantan pengurus Golkar Sulsel, Andi Ian Latanro yang ikut mendampingi pasangan Andi Mudzakkar (Cakka) itu.

Sekadar diketahui, IYL-Cakka di Pilgub Sulsel merupakan kontestan nomor urut 4. Angka ini, punya banyak makna bagi pasangan Mister Komitmen tersebut. Salah satunya adalah appa sulapa.

Sehari sebelumnya, sejumlah srikandi Golkar yang mengantar NH-Aziz di pengundian nomor urut, antusias menyalami IYL setelah mendapatkan nomor urut 4. (*)

MACCANews ------ Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M. Si mengunjungi stasiun kereta api di Pekkae, Tanete Rilau, dalam rangka naik kereta api bersama dengan para anggota forkopimda, siswa dan guru dari sejumlah sekolah, Selasa (13/2/2018)

Naik kereta api bersama ini merupakan salah satu rangkain acara HUT Kabupaten Barru Ke 58. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari mulai 13-15 Februari. Para pelajar dan guru terlihat sangat antusias menikmati rute perjalanan Kereta Api PP dari Stasiun Pekka-Lalabata.

Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dalam sambutannya mengajak para pelajar memperkenalkan wujud kereta api pertama kali di Sulsel tepatnya di Kabupaten Barru. Naik kereta api bersama ini menurut 

Bupati Barru adalah salah satu wujud kesyukuran dihari ulang tahun Kab. Barru yang pada tanggal 20 februari mendatang genap berusia 58 tahun.

Mari bersama sama membangun daerah kebanggaan kita ini, berdayakan segala potensi yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru secara menyeluruh", pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barru Andi Adnan Asis STP, M.Si dalam laporannya meminta kepada satker kereta api agar memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin menikmati naik kereta. 

Tentunya ini akan menjadi simbol pelaku sejarah pada saat ini, juga bisa menceritakan bahwa pada saat mereka masih mengeyam pendidikan sudah ada.

Pembangunan rel kereta api di daerah kita dan tentunya sangat berharap bahwa akan menjadi pengalaman berharga untuk anak-anak kita”. Ujar Kadis Perhubungan. .(Aziz/Ir)

Rangkaian HUT Barru 58, Bupati Naik Kereta Api Bersama Siswa dan Guru

| , 16:55 WITA

MACCANews ------ Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M. Si mengunjungi stasiun kereta api di Pekkae, Tanete Rilau, dalam rangka naik kereta api bersama dengan para anggota forkopimda, siswa dan guru dari sejumlah sekolah, Selasa (13/2/2018)

Naik kereta api bersama ini merupakan salah satu rangkain acara HUT Kabupaten Barru Ke 58. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari mulai 13-15 Februari. Para pelajar dan guru terlihat sangat antusias menikmati rute perjalanan Kereta Api PP dari Stasiun Pekka-Lalabata.

Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dalam sambutannya mengajak para pelajar memperkenalkan wujud kereta api pertama kali di Sulsel tepatnya di Kabupaten Barru. Naik kereta api bersama ini menurut 

Bupati Barru adalah salah satu wujud kesyukuran dihari ulang tahun Kab. Barru yang pada tanggal 20 februari mendatang genap berusia 58 tahun.

Mari bersama sama membangun daerah kebanggaan kita ini, berdayakan segala potensi yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru secara menyeluruh", pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barru Andi Adnan Asis STP, M.Si dalam laporannya meminta kepada satker kereta api agar memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin menikmati naik kereta. 

Tentunya ini akan menjadi simbol pelaku sejarah pada saat ini, juga bisa menceritakan bahwa pada saat mereka masih mengeyam pendidikan sudah ada.

Pembangunan rel kereta api di daerah kita dan tentunya sangat berharap bahwa akan menjadi pengalaman berharga untuk anak-anak kita”. Ujar Kadis Perhubungan. .(Aziz/Ir)

MACCANews ------  verifikasi Pabrik Gula PT Makassar Tene bertempat di kelurahan parangloe yang diduga membuang limbahnya ke sungai Tallo keluhkan warga sekitar

Hal tersebut di ungkap saat komisi C gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menghadirkan warga dan pihak PT Makassar Tene di DPRD Kota Makassar Selasa (13/3/2018)

Dampak pembuangan limbah resahkan warga saat kehadiran pabrik gula tersebut di wilayah kampung Bontoa kelurahan parangloe dan kelurahan Lakkang

Kerugian yang dialami oleh warga yang notabenenya sebagai petani tambak mengakibatkan beberapa hasil tambaknya berkurang

"saya ini petani tambak. kalo udang kena pencemaran air sudah pasti mati. belum lagi ikan yang lain" tutur ketua RW 01

Seorang warga, Patahuddin menambahkan pabrik yang baru dibangun tahun 2009 telah mendapat komplain dari warga

"Pabrik itu dulu tahun 2009 sempat di Demo. setelah itu diperbaiki lagi. namun selang waktu pabrik itu berulah lagi" ujarnya

Keluhan lain Warga, setidaknya 3 RW yang ada disekitar kampung bontoa mengalami kerusakan genting dan pakaian tidak lagi bersih saat digantung akibat debu yang dikeluarkan oleh Spray pabrik

Hal tersebut di klarifikasi oleh Dirut PT Makassar Tene, Abuan Halim adapun keluhan warga terkait  genting yang bocor, spray kita telah kurangi agar debu tidak menyebar ke pemukiman warga" jelasnya

Abuan Halim pun menyatakan bahwa pabriknya telah mendapat serifikat proper biru 6 tahun berturut-turut yang menandakan pabriknya aman

Dalam perselisihan ini, pihak Dewan akan segera melakukan kunjungan ke wilayah perusahaan PT Makassar Tene  untuk melihat kondisi beserta Balai Lingkungan Hidup menguji limbah pabrik tersebut.

Warga Kampung Bontoa Keluhkan Pembuangan Limbah

| , 03:39 WITA

MACCANews ------  verifikasi Pabrik Gula PT Makassar Tene bertempat di kelurahan parangloe yang diduga membuang limbahnya ke sungai Tallo keluhkan warga sekitar

Hal tersebut di ungkap saat komisi C gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menghadirkan warga dan pihak PT Makassar Tene di DPRD Kota Makassar Selasa (13/3/2018)

Dampak pembuangan limbah resahkan warga saat kehadiran pabrik gula tersebut di wilayah kampung Bontoa kelurahan parangloe dan kelurahan Lakkang

Kerugian yang dialami oleh warga yang notabenenya sebagai petani tambak mengakibatkan beberapa hasil tambaknya berkurang

"saya ini petani tambak. kalo udang kena pencemaran air sudah pasti mati. belum lagi ikan yang lain" tutur ketua RW 01

Seorang warga, Patahuddin menambahkan pabrik yang baru dibangun tahun 2009 telah mendapat komplain dari warga

"Pabrik itu dulu tahun 2009 sempat di Demo. setelah itu diperbaiki lagi. namun selang waktu pabrik itu berulah lagi" ujarnya

Keluhan lain Warga, setidaknya 3 RW yang ada disekitar kampung bontoa mengalami kerusakan genting dan pakaian tidak lagi bersih saat digantung akibat debu yang dikeluarkan oleh Spray pabrik

Hal tersebut di klarifikasi oleh Dirut PT Makassar Tene, Abuan Halim adapun keluhan warga terkait  genting yang bocor, spray kita telah kurangi agar debu tidak menyebar ke pemukiman warga" jelasnya

Abuan Halim pun menyatakan bahwa pabriknya telah mendapat serifikat proper biru 6 tahun berturut-turut yang menandakan pabriknya aman

Dalam perselisihan ini, pihak Dewan akan segera melakukan kunjungan ke wilayah perusahaan PT Makassar Tene  untuk melihat kondisi beserta Balai Lingkungan Hidup menguji limbah pabrik tersebut.

MACCANews ----- Komisi B DPRD Makassar bidang perekonomian melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sleman, DIY, Selasa (13/2)

Komisi B yang dipimpin HM Yunus HJ didampingi Wakil Ketua Iqbal Jalil, anggota Azis Namu, Abdul Wahid, Yenni Rahman, dan anggota lainnya diterima Ketua Komisi B DPRD Sleman Nurhidayat yang didampingi dua pejabat eksekutif.

Komisi yang membidangi perekonomian ini sharing tentang pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)

Di daerah tetangga dengan Jogyakarta ini, pihak Kabupaten Sleman telah melakukan sosialisasi tentang program bantuan ini kepada kepada kelompok masyarakat dan komunitas masyarakat yang layak mendapatkannya.

Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 800 miliar ini sementara merampungkan petunjuk teknis pelaksanaannya untuk direalisasikan tahun ini.

"Kami belum bisa berbicara panjang lebar tentang program ini karena masih sementara sosialisasi," kata Nurhidayat didampingi Muhammad Adjie Kabid Anggarang dan Muhammad Yunar dari Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sleman.

Selain Makassar, Sleman juga menerima kunjungan tamu dari DPRD Bangli pelaksanaan reses, dan DPRD Madiun terkait potensi pajak daerah.

Rombongan Komisi B  didampingi pejabat struktural Kasubag Perbendaharaan Aisyah Muhtasar, Kasubag Anggaran Alimuddin Hamdja,  dan Kasubag Humas DPRD Makassar Andi Taufiq Nadsir.(@)

Komisi B DPRD Kota Makassar Kunker Sleman DIY

| , 03:33 WITA

MACCANews ----- Komisi B DPRD Makassar bidang perekonomian melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sleman, DIY, Selasa (13/2)

Komisi B yang dipimpin HM Yunus HJ didampingi Wakil Ketua Iqbal Jalil, anggota Azis Namu, Abdul Wahid, Yenni Rahman, dan anggota lainnya diterima Ketua Komisi B DPRD Sleman Nurhidayat yang didampingi dua pejabat eksekutif.

Komisi yang membidangi perekonomian ini sharing tentang pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)

Di daerah tetangga dengan Jogyakarta ini, pihak Kabupaten Sleman telah melakukan sosialisasi tentang program bantuan ini kepada kepada kelompok masyarakat dan komunitas masyarakat yang layak mendapatkannya.

Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 800 miliar ini sementara merampungkan petunjuk teknis pelaksanaannya untuk direalisasikan tahun ini.

"Kami belum bisa berbicara panjang lebar tentang program ini karena masih sementara sosialisasi," kata Nurhidayat didampingi Muhammad Adjie Kabid Anggarang dan Muhammad Yunar dari Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sleman.

Selain Makassar, Sleman juga menerima kunjungan tamu dari DPRD Bangli pelaksanaan reses, dan DPRD Madiun terkait potensi pajak daerah.

Rombongan Komisi B  didampingi pejabat struktural Kasubag Perbendaharaan Aisyah Muhtasar, Kasubag Anggaran Alimuddin Hamdja,  dan Kasubag Humas DPRD Makassar Andi Taufiq Nadsir.(@)

Monday, 12 February 2018

MACCAnews- Pengundian nomor urut empat pasangan kontestan Pilgub Sulsel berjalan meriah. Yel-yel "Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan" menggema di ballroom, maupun di halaman hotel Four Point by Sheraton, Selasa (13/2/2018).

Yel-yel tersebut disuarakan tim dan pimpinan parpol pendukung, serta perwakilan relawan yang datang mengantar Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL Cakka) di pengundian nomor urut yang berlangsung mulai Pukul 13.20 Wita.

Tak hanya itu, yel-yel Punggawa Macakka juga menggema, baik di posko pemenangan rumah kita di Jalan Hertasning, maupun saat "Mister Komitmen" tiba di lokasi pengundian.

"Siapa kita? Kita Punggawa," teriak tim IYL-Cakka.


Meski menggemakan yel-yel, namun para relawan dan tim pemenangan tetap memperlihatkan sikap santun dan saling menghargai antar sesama pendukung lainnya. 

Sekadar diketahui, IYL-Cakka memilih tidak memobilisasi massa. Itu dilakukan untuk menjaga suasana kondusif dan ketertiban. (*)

Yel-Yel "Punggawa Macakka" Menggema di Lokasi Pengundian Nomor Urut

| , 22:19 WITA

MACCAnews- Pengundian nomor urut empat pasangan kontestan Pilgub Sulsel berjalan meriah. Yel-yel "Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan" menggema di ballroom, maupun di halaman hotel Four Point by Sheraton, Selasa (13/2/2018).

Yel-yel tersebut disuarakan tim dan pimpinan parpol pendukung, serta perwakilan relawan yang datang mengantar Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL Cakka) di pengundian nomor urut yang berlangsung mulai Pukul 13.20 Wita.

Tak hanya itu, yel-yel Punggawa Macakka juga menggema, baik di posko pemenangan rumah kita di Jalan Hertasning, maupun saat "Mister Komitmen" tiba di lokasi pengundian.

"Siapa kita? Kita Punggawa," teriak tim IYL-Cakka.


Meski menggemakan yel-yel, namun para relawan dan tim pemenangan tetap memperlihatkan sikap santun dan saling menghargai antar sesama pendukung lainnya. 

Sekadar diketahui, IYL-Cakka memilih tidak memobilisasi massa. Itu dilakukan untuk menjaga suasana kondusif dan ketertiban. (*)

MACCANews ----- Bantuan beras kepada keluarga miskin yang selama ini dikenal sebagai Beras Sejahtera (Rastra) dikurangi dari pusat.

Bantuan Rastra Pemerintah Pusat ini dikurangi dari sebelumnya Rp 15 kilogram setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini tinggal Rp 10 kiloggram.

Menurut Kepala Desa Manuba Hasnah Sultan S.Sy yang di temui di kantornya di Desa Manuba Selasa (13/02/2018) mengatakan, Rastra ini siap di salurkan kepada warga miskin yang layak menerima.

ada 156 Orang yang berhak menerima Empat Dusun yaitu Dusun Manuba,Dusun Berantang,Dusun Pallae, Dusun Alakkang Desa manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.(Aziz/Ir)

156 Orang Miskin Desa Manuba Mendapatkan Jatah Rastra

| , 22:06 WITA

MACCANews ----- Bantuan beras kepada keluarga miskin yang selama ini dikenal sebagai Beras Sejahtera (Rastra) dikurangi dari pusat.

Bantuan Rastra Pemerintah Pusat ini dikurangi dari sebelumnya Rp 15 kilogram setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini tinggal Rp 10 kiloggram.

Menurut Kepala Desa Manuba Hasnah Sultan S.Sy yang di temui di kantornya di Desa Manuba Selasa (13/02/2018) mengatakan, Rastra ini siap di salurkan kepada warga miskin yang layak menerima.

ada 156 Orang yang berhak menerima Empat Dusun yaitu Dusun Manuba,Dusun Berantang,Dusun Pallae, Dusun Alakkang Desa manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.(Aziz/Ir)

MACCAnews- Dua Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar telah melakukan proses pengundian nomor urut di Hotel Grand Clarion, Makassar, Selasa (13/2/2018).

Pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi memperoleh nomor satu. Sementara pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti mendapar nomor urut dua.

Dari pantauan di lapangan suasana pengundian nomor urut ini diwarnai ketegangan antara dua pendukung calon.

Ratusan simpatisan tampak menggunakan seragam pasangan calon dengan tagline Makassar Untuk Kita. Bahkan sesekali melakukan orasi dijalan.

“Bertempat di Hotel Grand Clarion Makassar, KPU Makassar menetapkan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika nomor urut satu dan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Paramastuti nomor urut satu,” kata komisioner KPU, Wahid Hasyim. (*)

Penarikan Nomor Urut Paslon Walikota Makassar, DIAmi 2, Appi-Cicu 1

| , 21:50 WITA

MACCAnews- Dua Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar telah melakukan proses pengundian nomor urut di Hotel Grand Clarion, Makassar, Selasa (13/2/2018).

Pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi memperoleh nomor satu. Sementara pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti mendapar nomor urut dua.

Dari pantauan di lapangan suasana pengundian nomor urut ini diwarnai ketegangan antara dua pendukung calon.

Ratusan simpatisan tampak menggunakan seragam pasangan calon dengan tagline Makassar Untuk Kita. Bahkan sesekali melakukan orasi dijalan.

“Bertempat di Hotel Grand Clarion Makassar, KPU Makassar menetapkan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika nomor urut satu dan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Paramastuti nomor urut satu,” kata komisioner KPU, Wahid Hasyim. (*)

MACCANEWS – Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si menghadiri acara penerimaan tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulsel dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda Barru Tahun Anggaran 2017 di Ruang Pola Colli Pujie, Senin (12/02/2018) 

Pemeriksaan interen laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru tahun anggaran 2017 akan dilakukan selama 30 hari dan dimulai pada hari ini. Pemeriksaan interen ini merupakan rutunitas setiap tahun.

Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh mengharapkan agar segenap OPD mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam audit ini. Beliau juga menghimbau kepada seluruh OPD agar tidak meninggalkan tempat tanpa alasan yang jelas selama proses audit ini berjalan. 

Sementara Pengendali teknis tim BPK-RI perwakilan prov. Sulsel Daryono dalam sambutannya mengemukakan, tujuan pemeriksaan interen ini yaitu adanya pemeriksaan lanjutan dengan terperinci, dan meminta adanya keseriusan dan para SKPD dalam hal pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh BPK. “Apabila ada permasalahan atau temuan masih ada kesempatan memperbaiki, karena jika tidak bisa memperbaiki itu bisa mempengaruhi laporan keuangan", jelasnya. "Karena mempertahakan laporan keuangan itu lebih sulit dari pada meningkatkan laporan keungan", tambah Ketua Tim BPK-RI perwakilan Sulsel ini.

Turut hadir dalam pertemuan itu Sekertaris Daerah Kab. Barru, Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Kepala OPD lingkup pemerintahan Kab. Barru serta para pengurus barang dan bendahara umum OPD se Kab. Barru.(Aziz/Ir)

BPK-RI Periksa LKPD BARRU, BUPATI Perintahkan Pimpinan OPD TIDAK TINGGALKAN TEMPAT

| , 20:45 WITA

MACCANEWS – Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si menghadiri acara penerimaan tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulsel dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda Barru Tahun Anggaran 2017 di Ruang Pola Colli Pujie, Senin (12/02/2018) 

Pemeriksaan interen laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru tahun anggaran 2017 akan dilakukan selama 30 hari dan dimulai pada hari ini. Pemeriksaan interen ini merupakan rutunitas setiap tahun.

Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh mengharapkan agar segenap OPD mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam audit ini. Beliau juga menghimbau kepada seluruh OPD agar tidak meninggalkan tempat tanpa alasan yang jelas selama proses audit ini berjalan. 

Sementara Pengendali teknis tim BPK-RI perwakilan prov. Sulsel Daryono dalam sambutannya mengemukakan, tujuan pemeriksaan interen ini yaitu adanya pemeriksaan lanjutan dengan terperinci, dan meminta adanya keseriusan dan para SKPD dalam hal pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh BPK. “Apabila ada permasalahan atau temuan masih ada kesempatan memperbaiki, karena jika tidak bisa memperbaiki itu bisa mempengaruhi laporan keuangan", jelasnya. "Karena mempertahakan laporan keuangan itu lebih sulit dari pada meningkatkan laporan keungan", tambah Ketua Tim BPK-RI perwakilan Sulsel ini.

Turut hadir dalam pertemuan itu Sekertaris Daerah Kab. Barru, Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Kepala OPD lingkup pemerintahan Kab. Barru serta para pengurus barang dan bendahara umum OPD se Kab. Barru.(Aziz/Ir)

MACCAnews- Komisi A DPRD Kota Makassar segera akan menyambangi Komisi IV DPR RI guna menyelesaikan perselisihan antara pihak Center Point of Indonesia, PT. Ciputra Yasmin dengan PT. Mariso Indo Land Makassar berserta masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan setelah Komisi A DPRD Makassar usai menggelar dua kali Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir saat RDP mengatakan  kasus ini masih terus bergulir di pengadilan sebab PT Mariso Indo Land telah memasukkan laporannya di pengadilan.

Sedangkan pihak pemprov dan CPI masih enggan membayarkan ganti rugi sebab takut menyalahi aturan dan salah dalam proses pembayaran.

“Itulah kenapa konsultasi dengan ke komisi IV DPR RI terkait hal ini. Kenapa kami harus berkonsultasi, kewenangan reklamasi sudah ditarik oleh pemerintah pusat dan dilimpahkan kewengannya ke pemerintah provinsi. Batas landas kontinen administrasi pemerintah Kota Makassar sudah ndak ada, tetapi produk reklamasi masih menjadi kewenangan pemerintah kota,”ungkap Wahab Tahir, Senin (12/2/2018).

Tidak hanya itu, Wahab Tahir menyebut sengketa ini sebagai sengketa perdata antara kedua belah pihak. Di mana pihak penggugat berhak meminta perlindungan hukum ke komisi A, agar hak-haknya itu bisa terpenuhi atau terbayarkan.  “Sementara pihak CPI sendiri, menghargai proses hukum itu terjadi dan dia berhati-hati melakukan pembayaran, jangan sampai salah bayar,” ucapnya.

“Kalau saya melihat, komunikasi  yang tidak jalan, dua tiga kali RDP masalah ini tidak bisa terselesaikan. Bahkan kini tidak boleh ada aktivitas di CPI baik tergugat, maupun penggugat. Tetapi dari pihak pemerintah provinsi, tidak mau melakukan itu karena mereka terikat oleh perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Perjanjian kerjasama pihak ketiga ada batas waktu yang mereka harus selesaikan. Kita tidak mau masuk kesitu,” lanjut Wahab Tahir.

Hanya saja Wahab berharap agar Permasalahan tersebut segera selesai dengan melihat satelit kondisi CPI sekarang yang disinyalir telah menambah pembangunan reklamasi di tanjung.

“Kita berharap CPI, Pemerintah Provinsi, dan pengembang bisa segera duduk secara bersama-sama dengan para pemegang hak garap tadi untuk secara bersama-sama, tidak usahlah sengketa pengadilan, sengketa pengadilan itu panjang dan melelahkan, menyusahkan,” katanya.



Sementara itu, Koordinator Penanggung Jawab Kerjasama Reklamasi CPI, Soeprapto Budisantoso menyebutkan akan membayar ganti rugi ke pihak masyarakat dan pengembang lain jika sudah ada putusan dari pengadilan.

“Kita tidak mau bayar dulu sebelum ada putusan di pengadilan, kita akan ganti rugi tapi tunggu dulu putusan di pengadila,” akunya.

“Jadi silahkan komisi A ke DPR RI untuk diskusi sehingga tidak terjadi kesalapahaman. Karena kami melaksanakan sesuai site plan. Jadi semuanya sudah dicek dan posisinya di laut. Sedangkan tanah tumbuh tidak termasuk didalam 157 hektar itu. Makanya saya tanya komisi A, ayo cek gambarnya,” terangnya.

Sementara itu Kuasa Hukum PT Mariso Indoland Makassar, Muhdar MS, mengatakan bahwa PT. Ciputra Yasmin meminta ganti rugi atas lahan yang di kuasai oleh pemprov untuk reklamasi CPI. Menurutnya, Ciputra harus membayar ganti rugi.

“Karena kenyataannya lokasi di sana itu dijadikan lahan bisnis. Kami punya 24 hektar disana, semuanya diambil alih. Panel dan rumah-rumah semuanya dirobohkan rata dengan tanah oleh CPI. Mereka sudah janji kalau walaupun satu jengkal mereka akan bayar tetapi buktinya tidak,” kata Muhdar. (*)

Selesaikan Perselisihan Tanah Reklamasi, Komisi A DPRD Makassar Bakal Sambangi DPR RI

| , 14:09 WITA

MACCAnews- Komisi A DPRD Kota Makassar segera akan menyambangi Komisi IV DPR RI guna menyelesaikan perselisihan antara pihak Center Point of Indonesia, PT. Ciputra Yasmin dengan PT. Mariso Indo Land Makassar berserta masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan setelah Komisi A DPRD Makassar usai menggelar dua kali Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir saat RDP mengatakan  kasus ini masih terus bergulir di pengadilan sebab PT Mariso Indo Land telah memasukkan laporannya di pengadilan.

Sedangkan pihak pemprov dan CPI masih enggan membayarkan ganti rugi sebab takut menyalahi aturan dan salah dalam proses pembayaran.

“Itulah kenapa konsultasi dengan ke komisi IV DPR RI terkait hal ini. Kenapa kami harus berkonsultasi, kewenangan reklamasi sudah ditarik oleh pemerintah pusat dan dilimpahkan kewengannya ke pemerintah provinsi. Batas landas kontinen administrasi pemerintah Kota Makassar sudah ndak ada, tetapi produk reklamasi masih menjadi kewenangan pemerintah kota,”ungkap Wahab Tahir, Senin (12/2/2018).

Tidak hanya itu, Wahab Tahir menyebut sengketa ini sebagai sengketa perdata antara kedua belah pihak. Di mana pihak penggugat berhak meminta perlindungan hukum ke komisi A, agar hak-haknya itu bisa terpenuhi atau terbayarkan.  “Sementara pihak CPI sendiri, menghargai proses hukum itu terjadi dan dia berhati-hati melakukan pembayaran, jangan sampai salah bayar,” ucapnya.

“Kalau saya melihat, komunikasi  yang tidak jalan, dua tiga kali RDP masalah ini tidak bisa terselesaikan. Bahkan kini tidak boleh ada aktivitas di CPI baik tergugat, maupun penggugat. Tetapi dari pihak pemerintah provinsi, tidak mau melakukan itu karena mereka terikat oleh perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Perjanjian kerjasama pihak ketiga ada batas waktu yang mereka harus selesaikan. Kita tidak mau masuk kesitu,” lanjut Wahab Tahir.

Hanya saja Wahab berharap agar Permasalahan tersebut segera selesai dengan melihat satelit kondisi CPI sekarang yang disinyalir telah menambah pembangunan reklamasi di tanjung.

“Kita berharap CPI, Pemerintah Provinsi, dan pengembang bisa segera duduk secara bersama-sama dengan para pemegang hak garap tadi untuk secara bersama-sama, tidak usahlah sengketa pengadilan, sengketa pengadilan itu panjang dan melelahkan, menyusahkan,” katanya.



Sementara itu, Koordinator Penanggung Jawab Kerjasama Reklamasi CPI, Soeprapto Budisantoso menyebutkan akan membayar ganti rugi ke pihak masyarakat dan pengembang lain jika sudah ada putusan dari pengadilan.

“Kita tidak mau bayar dulu sebelum ada putusan di pengadilan, kita akan ganti rugi tapi tunggu dulu putusan di pengadila,” akunya.

“Jadi silahkan komisi A ke DPR RI untuk diskusi sehingga tidak terjadi kesalapahaman. Karena kami melaksanakan sesuai site plan. Jadi semuanya sudah dicek dan posisinya di laut. Sedangkan tanah tumbuh tidak termasuk didalam 157 hektar itu. Makanya saya tanya komisi A, ayo cek gambarnya,” terangnya.

Sementara itu Kuasa Hukum PT Mariso Indoland Makassar, Muhdar MS, mengatakan bahwa PT. Ciputra Yasmin meminta ganti rugi atas lahan yang di kuasai oleh pemprov untuk reklamasi CPI. Menurutnya, Ciputra harus membayar ganti rugi.

“Karena kenyataannya lokasi di sana itu dijadikan lahan bisnis. Kami punya 24 hektar disana, semuanya diambil alih. Panel dan rumah-rumah semuanya dirobohkan rata dengan tanah oleh CPI. Mereka sudah janji kalau walaupun satu jengkal mereka akan bayar tetapi buktinya tidak,” kata Muhdar. (*)

MACCAnews- Apresiasi terhadap rencana Pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang tidak mewajibkan siswa/siswa menggunakan seragam sekolah terus berdatangan.

Kali ini datang dari aktivis dan pemerhati pendidikan Sulsel, yakni Direktur Lensa Cendikia Indonesia, Zulfahmi. Dia menilai  memajukan pendidikan tidak harus monoton pada seragam anak sekolah, seperti SD, SMP dan SMA sederajat.

Akan tetapi, menurutnya harus fokus pada peningkatan kualitas peserta didik. Apalagi, apa yang direncanakan Ichsan telah memiliki dasar konsep implementasi melalui disertasi doktoral eks Bupati Gowa dua periode ini.

"Nafasnya pendidikan itu sangat benar ada pada implementasi kualitas peserta didik. Jadi jika ada penegasan bahwa yang sekolah itu adalah otaknya bukan seragamnya, memang benar," kata Zulfahmi, Senin (12/2/2018).

Akan tetapi, dia menegaskan, dalam implementasi pendidikan itu juga harus diberikan support khusus pada pendekatan etika dan adab. Sehingga, dia menyarankan agar Ichsan bisa memastikan implementasi itu bisa berjalan maksimal.

"Jika fokus itu menjadi target. Harus ada jenjang evaluasi. Maksudnya harus dipastikan. Apakah implementasi kualitas pendidikan ini bisa maksimal. Saya kira konsep itu juga perlu disiapkan," kata dia.

Lebih jauh dia menilai, dengan tidak mewajibkan menggunakan seragam akan mengurangi beban orang tua peserta didik berkaitan tekhnis-tekhnis seragam.

Selain itu, melalui rencana kebijakan ini, Zulfahmi menegaskan agar mampu menjadi medium untuk menghilangkan Pungutan Liar (Pungli) yang cenderung muaranya juga berasal dari seragam sekolah.

"Pungli ini juga harus ditekan. Saya kira kebijakan ini akan menjadi medium antara kebiasaan Pungli di institusi pendidikan," tegasnya.(wan)

Pemerhati Pendidikan Apresiasi Rencana IYL-Cakka Buat Pergub Tak Wajibkan Seragam Sekolah

| , 04:35 WITA

MACCAnews- Apresiasi terhadap rencana Pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang tidak mewajibkan siswa/siswa menggunakan seragam sekolah terus berdatangan.

Kali ini datang dari aktivis dan pemerhati pendidikan Sulsel, yakni Direktur Lensa Cendikia Indonesia, Zulfahmi. Dia menilai  memajukan pendidikan tidak harus monoton pada seragam anak sekolah, seperti SD, SMP dan SMA sederajat.

Akan tetapi, menurutnya harus fokus pada peningkatan kualitas peserta didik. Apalagi, apa yang direncanakan Ichsan telah memiliki dasar konsep implementasi melalui disertasi doktoral eks Bupati Gowa dua periode ini.

"Nafasnya pendidikan itu sangat benar ada pada implementasi kualitas peserta didik. Jadi jika ada penegasan bahwa yang sekolah itu adalah otaknya bukan seragamnya, memang benar," kata Zulfahmi, Senin (12/2/2018).

Akan tetapi, dia menegaskan, dalam implementasi pendidikan itu juga harus diberikan support khusus pada pendekatan etika dan adab. Sehingga, dia menyarankan agar Ichsan bisa memastikan implementasi itu bisa berjalan maksimal.

"Jika fokus itu menjadi target. Harus ada jenjang evaluasi. Maksudnya harus dipastikan. Apakah implementasi kualitas pendidikan ini bisa maksimal. Saya kira konsep itu juga perlu disiapkan," kata dia.

Lebih jauh dia menilai, dengan tidak mewajibkan menggunakan seragam akan mengurangi beban orang tua peserta didik berkaitan tekhnis-tekhnis seragam.

Selain itu, melalui rencana kebijakan ini, Zulfahmi menegaskan agar mampu menjadi medium untuk menghilangkan Pungutan Liar (Pungli) yang cenderung muaranya juga berasal dari seragam sekolah.

"Pungli ini juga harus ditekan. Saya kira kebijakan ini akan menjadi medium antara kebiasaan Pungli di institusi pendidikan," tegasnya.(wan)

MACCANews  ---- Sebanyak 8 Ketua TP. PKK Desa Kec. Tanete Rilau dan 6 Ketua TP. PKK Desa Kec. Tanete Riaja hari ini resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua TP. PKK Kecamatan yang disaksikan oleh Ketua TP. PKK Kab. Barru drg. Hj. Hasnah Syam, MARS, Senin (12/02/18).

Setelah dilantik dan dikukuhkan, Ketua TP. PKK Kab. Barru meminta kepada Ketua TP. PKK Desa agar segera membuat program kerja, selain itu para Kepala Desa diminta untuk segera melantik pengurus PKK Desa.
"Setelah dilantik kita sudah harus mulai bekerja, program harus diselesaikan secepatnya dan segera dilakasanakan" harap Ketua TP. PKK Kab . Barru.

Selain itu Ketua TP. PKK Kab. Barru juga berharap agar para pengurus PKK nantinya sering turun kelapangan untuk mendengar masukan masyarakat, melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
"Pengurus PKK bukan hanya organisasi tetapi merupakan perpanjangan tangan bagi Pemerintah Kab. Barru dalam menunjang pembangunan menuju Kab. Barru yang lebih baik." kata drg. Hj. Hasnah Syam, Ketua TP. PKK Kab. Barru.(Aziz/Ir)

8 Ketua TP. PKK di Lantik

| , 03:48 WITA

MACCANews  ---- Sebanyak 8 Ketua TP. PKK Desa Kec. Tanete Rilau dan 6 Ketua TP. PKK Desa Kec. Tanete Riaja hari ini resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua TP. PKK Kecamatan yang disaksikan oleh Ketua TP. PKK Kab. Barru drg. Hj. Hasnah Syam, MARS, Senin (12/02/18).

Setelah dilantik dan dikukuhkan, Ketua TP. PKK Kab. Barru meminta kepada Ketua TP. PKK Desa agar segera membuat program kerja, selain itu para Kepala Desa diminta untuk segera melantik pengurus PKK Desa.
"Setelah dilantik kita sudah harus mulai bekerja, program harus diselesaikan secepatnya dan segera dilakasanakan" harap Ketua TP. PKK Kab . Barru.

Selain itu Ketua TP. PKK Kab. Barru juga berharap agar para pengurus PKK nantinya sering turun kelapangan untuk mendengar masukan masyarakat, melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
"Pengurus PKK bukan hanya organisasi tetapi merupakan perpanjangan tangan bagi Pemerintah Kab. Barru dalam menunjang pembangunan menuju Kab. Barru yang lebih baik." kata drg. Hj. Hasnah Syam, Ketua TP. PKK Kab. Barru.(Aziz/Ir)

MACCANews -----  Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si bersama Ketua TP. PKK Kab. Barru drg. Hj. Hasnah Syam MARS membuka secara resmi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke XXXIII Tahun 2018 tingkat Kab. Barru, MiMi
ng malam (11/02/18) di Taman Colliq Pujie Alun-alun Kota Barru.

Peserta yang terdiri dari 7 kecamatan dengan jumlah peserta keseluruhan 215 peserta akan turut meramaikan jalannya lomba MTQ tahun ini. Berbagai cabang yang akan diperlombakan terdiri dari Tilawah Al -Quran, Hifzh Al-quran, Tafsir Al-Quran, Syarh Al-Quran, Fahm Al-Quran, Khat Al-Quran dan Musabaqah Menulis Ilmiah Al-Quran (M2IQ).

Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 11-15 Februari 2017 dengan tujuan mencari yang terbaik yang nantinya akan ikut diperlombakan di MTQ Tk. Provinsi Sulsel akhir maret mendatang yang akan digelar di Kab. Luwu Utara.

Dalam sambutan yang dibawakan, Bupati Barru mengatakan bahwa MTQ kali ini merupakan ajang yang sangat spesial
"MTQ ini merupakan agenda rutin Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia, namun khusus di Kab. Barru merupakan ajang yang sangat spesial karena MTQ kali ini digelar dalam rangka menyambut hari jadi Kab. Barru yang ke 58". ungkap Bupati Barru H. Suardi Saleh.

Selain itu Bupati Barru mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama rajin membaca alquran agar bangsa dan negara kita selalu damai dan senantiasa menjaga kebersamaan
"mari kita jaga optimisme kita dalam menghadapi tantangan yang semakin sulit terutama tantangan global, mari kita jadikan MTQ sebagai stimulan untuk meningkatkan penghayatan, kecintaan, dan pengamalan ajaran islam yang rahmatan lil alamin." kata Bupati Barru saat sebelum menutup sambutannya.

Nampak hadir Kepala Bidang Penerangan Islam Kementerian Agama Prov. Sulsel, Ketua MUI Kab. Barru, Para Unsur Forkopimda, para anggota DPRD Kab. Barru, Ketua LPTQ Kab. Barru dan para pimpinan OPD Kab. Barru.(Aziz/Ir)

Sebanyak 215 Peserta Meriahkan MTQ TK. KAB. BARRU

| , 01:59 WITA

MACCANews -----  Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si bersama Ketua TP. PKK Kab. Barru drg. Hj. Hasnah Syam MARS membuka secara resmi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke XXXIII Tahun 2018 tingkat Kab. Barru, MiMi
ng malam (11/02/18) di Taman Colliq Pujie Alun-alun Kota Barru.

Peserta yang terdiri dari 7 kecamatan dengan jumlah peserta keseluruhan 215 peserta akan turut meramaikan jalannya lomba MTQ tahun ini. Berbagai cabang yang akan diperlombakan terdiri dari Tilawah Al -Quran, Hifzh Al-quran, Tafsir Al-Quran, Syarh Al-Quran, Fahm Al-Quran, Khat Al-Quran dan Musabaqah Menulis Ilmiah Al-Quran (M2IQ).

Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 11-15 Februari 2017 dengan tujuan mencari yang terbaik yang nantinya akan ikut diperlombakan di MTQ Tk. Provinsi Sulsel akhir maret mendatang yang akan digelar di Kab. Luwu Utara.

Dalam sambutan yang dibawakan, Bupati Barru mengatakan bahwa MTQ kali ini merupakan ajang yang sangat spesial
"MTQ ini merupakan agenda rutin Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia, namun khusus di Kab. Barru merupakan ajang yang sangat spesial karena MTQ kali ini digelar dalam rangka menyambut hari jadi Kab. Barru yang ke 58". ungkap Bupati Barru H. Suardi Saleh.

Selain itu Bupati Barru mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama rajin membaca alquran agar bangsa dan negara kita selalu damai dan senantiasa menjaga kebersamaan
"mari kita jaga optimisme kita dalam menghadapi tantangan yang semakin sulit terutama tantangan global, mari kita jadikan MTQ sebagai stimulan untuk meningkatkan penghayatan, kecintaan, dan pengamalan ajaran islam yang rahmatan lil alamin." kata Bupati Barru saat sebelum menutup sambutannya.

Nampak hadir Kepala Bidang Penerangan Islam Kementerian Agama Prov. Sulsel, Ketua MUI Kab. Barru, Para Unsur Forkopimda, para anggota DPRD Kab. Barru, Ketua LPTQ Kab. Barru dan para pimpinan OPD Kab. Barru.(Aziz/Ir)

MACCAnews- Sekretaris DPRD kota Makassar, Adwi Awan Umar gelar rapat internal bersama seluruh pejabat struktural, di  ruang Sekretaris DPRD Makassar, Senin (12/2/2017),

Dalam rapat internal tersebut Adwi mengungkapkan untuk semua pejabat struktural agar kiranya mengarahkan seluruh staff untuk tidak mengikuti politik praktis sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Ini arahan Wali Kota yang juga sesuai undang-undang yang berlaku. Saya harapkan pejabat struktural bisa mengarahkan stafnya untuk tidak mengikuti politik praktis,” ungkapnya.

Saat ini, katanya, berbagai elemen telah melakukan pemantauan terhadap seluruh ASN. Apabila ada ASN maupun perangkat daerah, termasuk pegawai honorer yang ketahuan terlibat dalam politik praktis atau tidak netral dalam pemilihan kepala daerah akan dikenakan sanksi dari Komite Aparat Sipil Negara (KASN).

Selain soal netralitas, Adwi  juga menambahkan agar kiranya pejabat struktural bisa menjadi contoh untuk seluruh staf dalam hal kedisiplinan yang saat ini sangat kurang dilaksanakan.

‘Saya tegaskan untuk pejabat bisa menjadi teladan dalam hal kedisiplinan untuk seluruh stafnya dan akan ada sanksi diberikan bagi staf yang tidak mematuhinya,” tegasnya.

Adwi memberikan tugas kepada kepalka bagian dan para kasubag selaku pimpinan langsung mengevaluasi staf yang tidak disiplin, utamanya apel pagi.

“Catat naman ya, berikan ke saya dan langsung saya ajukan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk diberi sanksi,” pungkasnya. (*).

Adwi Awan Perintahkan Pejabat Struktural Untuk Tidak Mengikuti Politik Praktis

| , 00:50 WITA

MACCAnews- Sekretaris DPRD kota Makassar, Adwi Awan Umar gelar rapat internal bersama seluruh pejabat struktural, di  ruang Sekretaris DPRD Makassar, Senin (12/2/2017),

Dalam rapat internal tersebut Adwi mengungkapkan untuk semua pejabat struktural agar kiranya mengarahkan seluruh staff untuk tidak mengikuti politik praktis sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Ini arahan Wali Kota yang juga sesuai undang-undang yang berlaku. Saya harapkan pejabat struktural bisa mengarahkan stafnya untuk tidak mengikuti politik praktis,” ungkapnya.

Saat ini, katanya, berbagai elemen telah melakukan pemantauan terhadap seluruh ASN. Apabila ada ASN maupun perangkat daerah, termasuk pegawai honorer yang ketahuan terlibat dalam politik praktis atau tidak netral dalam pemilihan kepala daerah akan dikenakan sanksi dari Komite Aparat Sipil Negara (KASN).

Selain soal netralitas, Adwi  juga menambahkan agar kiranya pejabat struktural bisa menjadi contoh untuk seluruh staf dalam hal kedisiplinan yang saat ini sangat kurang dilaksanakan.

‘Saya tegaskan untuk pejabat bisa menjadi teladan dalam hal kedisiplinan untuk seluruh stafnya dan akan ada sanksi diberikan bagi staf yang tidak mematuhinya,” tegasnya.

Adwi memberikan tugas kepada kepalka bagian dan para kasubag selaku pimpinan langsung mengevaluasi staf yang tidak disiplin, utamanya apel pagi.

“Catat naman ya, berikan ke saya dan langsung saya ajukan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk diberi sanksi,” pungkasnya. (*).

MACCAnews- Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pemilukada dengan Dandim dan Kapolrestabes Makassar, di ruang kerja Wali Kota Makassar, Senin (12/2/18).

Penandatangan yang dilakukan langsung oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Anwar Efendi, Dandim, Kapolres Pelabuhan, AKBP Aris Bachtiar.

Dana Hibah tersebut dialokasikan bagi Kodim dan Polres Kota Makassar dalam rangka pengamanan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

” Sebenarnya ini sudah agak terlambat karena ada sedikit masalah yang dikawal bersama. Kami yakin penandatanganan ini sebagai langkah awal untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai,” ucap Danny.

Untuk total anggaran sendiri, Danny menyebutkan ada sekitar Rp 30 Milyar yang dikhususkan untuk pengamanan selama pilkada berlangsung.

Danny mengatakan mengenai dana pengamanan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran tersebut bagi pihak Polri dan TNI dalam rangka pengamanan proses demokrasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018.

Disamping itu, Danny berharap agar dana yang ada dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kemudiaan pengamanan yang didukung dengan anggaran diharapkan Pilkada dapat berjalan lancar. (*)

Wali Kota Danny Resmi Tandatangani NPHD Pengamanan Pilkada Makassar 2018

| , 00:46 WITA

MACCAnews- Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pemilukada dengan Dandim dan Kapolrestabes Makassar, di ruang kerja Wali Kota Makassar, Senin (12/2/18).

Penandatangan yang dilakukan langsung oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Anwar Efendi, Dandim, Kapolres Pelabuhan, AKBP Aris Bachtiar.

Dana Hibah tersebut dialokasikan bagi Kodim dan Polres Kota Makassar dalam rangka pengamanan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

” Sebenarnya ini sudah agak terlambat karena ada sedikit masalah yang dikawal bersama. Kami yakin penandatanganan ini sebagai langkah awal untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai,” ucap Danny.

Untuk total anggaran sendiri, Danny menyebutkan ada sekitar Rp 30 Milyar yang dikhususkan untuk pengamanan selama pilkada berlangsung.

Danny mengatakan mengenai dana pengamanan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran tersebut bagi pihak Polri dan TNI dalam rangka pengamanan proses demokrasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018.

Disamping itu, Danny berharap agar dana yang ada dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kemudiaan pengamanan yang didukung dengan anggaran diharapkan Pilkada dapat berjalan lancar. (*)

Wednesday, 7 February 2018

MACCANews ---- Komisi C DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) terkait pembangunan gedung berlantai 4 yang meresahkan warga sekitar di jalan Hasanuddin,Rabu (7/2/2018). Di ruang Badan Anggaran DPRD Makassar.

Dalam RDP tersebut Komisi C DPRD Makassar juga membahas tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimliki oleh pihak terlapor tidak sesuai dengan bangunan yang sementara didirikan.

Dalam RDP, Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar  Susunan Halim mengatakan bahwa dengan adanya keluhan tersebut komisi C memberi rekomendasi kepada pemilik bangunan tersebut untuk segera melengkapi berkas seperti IMB.

"Karena sebelumnya itu izin renovasi lantai 2. Nah diganti menjadi pembangunan gedung 4 lantai. Sehingga kita akan minta pemberhentian sementara aktivitas pembangunan hingga IMB lengkap," kata Sugali, sapaan akrabnya.

Sugali menambahkan bahwa kerugian yang diakibatkan pembangunan tersebut juga telah merusak dinding rumah warga sekitar sehingga Komisi C DPRD Makassar akan meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Tata Ruang kota Makassar untuk menghitung kerugian warga.

“ Dinas PU dan Tata Ruang harus menghitung kerugian warga dan Pemilik Bangunan wajib untuk bertanggung jawab,” tutup legislator partai Demokrat ini.

RDP siang ini dipimpin langsung Ketua Komisi C DPRD Makassar, Rahman Pina didampingi Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar, Sangkala Saddiko dan dihadiri oleh Plt,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Azis Hasan, Kepala Bidang Pengawasan, Supriadi, Pihak terlapor, perwakilan warga dan beberapa Anggota Komisi C DPRD Makassar. (Adhit)

Tidak Sesuai IMB Dewan Minta Hentikan Sementara Bangunan di Hasanuddin

| , 17:08 WITA

MACCANews ---- Komisi C DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) terkait pembangunan gedung berlantai 4 yang meresahkan warga sekitar di jalan Hasanuddin,Rabu (7/2/2018). Di ruang Badan Anggaran DPRD Makassar.

Dalam RDP tersebut Komisi C DPRD Makassar juga membahas tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimliki oleh pihak terlapor tidak sesuai dengan bangunan yang sementara didirikan.

Dalam RDP, Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar  Susunan Halim mengatakan bahwa dengan adanya keluhan tersebut komisi C memberi rekomendasi kepada pemilik bangunan tersebut untuk segera melengkapi berkas seperti IMB.

"Karena sebelumnya itu izin renovasi lantai 2. Nah diganti menjadi pembangunan gedung 4 lantai. Sehingga kita akan minta pemberhentian sementara aktivitas pembangunan hingga IMB lengkap," kata Sugali, sapaan akrabnya.

Sugali menambahkan bahwa kerugian yang diakibatkan pembangunan tersebut juga telah merusak dinding rumah warga sekitar sehingga Komisi C DPRD Makassar akan meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Tata Ruang kota Makassar untuk menghitung kerugian warga.

“ Dinas PU dan Tata Ruang harus menghitung kerugian warga dan Pemilik Bangunan wajib untuk bertanggung jawab,” tutup legislator partai Demokrat ini.

RDP siang ini dipimpin langsung Ketua Komisi C DPRD Makassar, Rahman Pina didampingi Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar, Sangkala Saddiko dan dihadiri oleh Plt,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Azis Hasan, Kepala Bidang Pengawasan, Supriadi, Pihak terlapor, perwakilan warga dan beberapa Anggota Komisi C DPRD Makassar. (Adhit)

MACCANews ---- Nusantara Infrastruktur sebagai salah satu perusahaan infrastruktur swasta yang terlibat dalam proyek Tol layang Pettarani ini menggelar rapat kordinasi lanjutan, Senin (5/2/18) di Hotel Clarion, Makassar.

Tol layang yang rencananya akan dibangun bertingkat tiga dan dinilai akan menjadi solusi kemacetan di Kota Makassar ini dihimbau agar secepatnya menemukan jalur alternatif bagi pihak-pihak swasta.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto  yang menghadiri rakor tersebut.

" Seluruh permasalahan detail kita perlu sepakati keberlanjutannya. Kalau PDAM mau keinginannya sendiri, Telkom pun demikian, itu akan sulit," ucap Danny.

Olehnya itu, Danny mengusulkan konsultan proyek tersebut membuatkan alternatif para pemangku kepentingan yang berada sepanjang jalur proyek. Seperti kompensasinya dan diusahakan tidak berkurang malah bertambah tetapi teratur.

Yang perlu diperhatikan juga, kata Danny diusahakan tak ada pemberhentian operasional saat pengerjaan proyek.

" Kalau bisa jangan membongkar tetapi dicarikan jalur lain.  Insya Allah kalau yang menyangkut pemerintah Kota bisa saya persiapkan. Pihak swasta saja ini yang harus diputuskan sesegera mungkin. Termasuk pihak kepolisian tentang traffic linenya gimana, kita harus bicarakan secepatnya," tutur Danny.

Danny pun menghimbau agar secepatnya ada pemetaan untuk mengantisipasi pelimpahan kesalahan pada pengerjaan proyek ini.

" Saya harap menyesuaikan segera kondisi ini saya berharap juga ada usulan-usulan positif daei berbagai pihak terkait. Agar semua berjalan dengan cepat," jelas Danny.

Terkait Tol Layang, Danny Himbau Pemetaan Jalur Alternatif Bagi Pihak Swasta

| , 17:08 WITA

MACCANews ---- Nusantara Infrastruktur sebagai salah satu perusahaan infrastruktur swasta yang terlibat dalam proyek Tol layang Pettarani ini menggelar rapat kordinasi lanjutan, Senin (5/2/18) di Hotel Clarion, Makassar.

Tol layang yang rencananya akan dibangun bertingkat tiga dan dinilai akan menjadi solusi kemacetan di Kota Makassar ini dihimbau agar secepatnya menemukan jalur alternatif bagi pihak-pihak swasta.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto  yang menghadiri rakor tersebut.

" Seluruh permasalahan detail kita perlu sepakati keberlanjutannya. Kalau PDAM mau keinginannya sendiri, Telkom pun demikian, itu akan sulit," ucap Danny.

Olehnya itu, Danny mengusulkan konsultan proyek tersebut membuatkan alternatif para pemangku kepentingan yang berada sepanjang jalur proyek. Seperti kompensasinya dan diusahakan tidak berkurang malah bertambah tetapi teratur.

Yang perlu diperhatikan juga, kata Danny diusahakan tak ada pemberhentian operasional saat pengerjaan proyek.

" Kalau bisa jangan membongkar tetapi dicarikan jalur lain.  Insya Allah kalau yang menyangkut pemerintah Kota bisa saya persiapkan. Pihak swasta saja ini yang harus diputuskan sesegera mungkin. Termasuk pihak kepolisian tentang traffic linenya gimana, kita harus bicarakan secepatnya," tutur Danny.

Danny pun menghimbau agar secepatnya ada pemetaan untuk mengantisipasi pelimpahan kesalahan pada pengerjaan proyek ini.

" Saya harap menyesuaikan segera kondisi ini saya berharap juga ada usulan-usulan positif daei berbagai pihak terkait. Agar semua berjalan dengan cepat," jelas Danny.

MACCANews ---- Walikota Makassar Ir. Moh. Ramdhan Pomanto menyarankan kepada warga Kompelks yang ada di Makassar untuk bersama - sama mengawal fasum fasos dan penyerahannya yang ada di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan saat memenuhi undangan warga kompleks Ranggong Sakina Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala. Menurut Danny Pomanto salah satu kendala yang paling menghambat dalam memenuhi aspirasi warga kompleks dalam mengalokasikan anggaran baik untuk  pembangunan ifrastruktur jalan maupun fasilitas sosial lainnya, itu karena masih adanya pihak pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitasnya kepada Pemerintah.

"Kendalanya  bukan karena tidak ada anggaran atau tidak ada perhatian pemerintah, tetapi kendalanya terletak pada administratif objeknya belum secara hukum menjadi milik negara atau belum tercatatkan sebagai aset dengan kata lain, pihak pengembang belum menyerahkan fasum fasosnya, " kata Danny Pomanto, jum'at (2/2/18).

Menurut Danny Pomanto, meskipun seperti itu kondisinya tetapi pemkot Makassar terus berupaya untuk mencari solusi yang terbaik yang tidak bertentangan peraturan - peraturan yang berlaku. Pasalnya uang Negara perlu kehatian - hatian dalam mengalokasikan anggarannya khususnya di sektor fasum fasos.

""Pemkot tetap akan berusahan untuk menemukan solusinya, olehnya melalui tim penyelamat aset Kota Makassar bekerja sama dengan pihak Kejari dan BPN dan Dinas tekhnis terkait memberikan solusi dengan upaya ambil paksa fasum fasosnya dengan dasar hukum secara de fakto seperti yang tertuang dalam site plan yang sudah diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), " terang Danny Pomanto.

Olehnya, dengan solusi tersebut diharapkan  kepada warga kompleks Ranggong Permai dan warga kompleks lainnya untuk segera melakukan rembuk warga untuk melakukan penyerahan langsung fasum fasos kepada Pemerintah kota Makassar dengan melampirkan tanda tangan warga kemudian diketahui oleh pemerintah setempat (Lurah dan Camat).

Sekadar diketahui, menurut Ketua RW 4 Kompeleks Ranggong Permai Rasdin Badra mengatakan, "Kurang lebih 30 tahun jalanan yang ada di wilayah Komplek Ranggog Permai belum juga mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Rasdin juga mengatakan, bahwa pihak pengembang Kompleks Ranggong Permai sampai hari ini tidak diketahui keberadaannya sementara fasum fasosnya  memang belum diserahkan kepada pemerintah.

"Memang benar, fasum fasos Ranggong Permai memang belum diserahkan ke Pemkot Makassar dan pengembangnya juga sudah tidak diketahui dimana keberadaanya. Kami sebagai warga Ranggong Permai dan Ranggong Sakinah sangat berterima kasih kepada Walikota Makassar Danny Pomanto yang telah memberikan jawaban dan solusi buat warga Ranggong Permai dan Ranggong Sakinah, dalam waktu dekat ini kami akan memenuhi syaratnya yakni tanda tangan warga sebagai bentuk penyerahan fasum fasos kepada Pemkot Makassar, " tutup Rasdin Badra.

Danny Berikan Solusi Kepada Warga Kompleks Untuk Mendapatkan Hak Fasum Fasosnya

| , 17:08 WITA

MACCANews ---- Walikota Makassar Ir. Moh. Ramdhan Pomanto menyarankan kepada warga Kompelks yang ada di Makassar untuk bersama - sama mengawal fasum fasos dan penyerahannya yang ada di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan saat memenuhi undangan warga kompleks Ranggong Sakina Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala. Menurut Danny Pomanto salah satu kendala yang paling menghambat dalam memenuhi aspirasi warga kompleks dalam mengalokasikan anggaran baik untuk  pembangunan ifrastruktur jalan maupun fasilitas sosial lainnya, itu karena masih adanya pihak pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitasnya kepada Pemerintah.

"Kendalanya  bukan karena tidak ada anggaran atau tidak ada perhatian pemerintah, tetapi kendalanya terletak pada administratif objeknya belum secara hukum menjadi milik negara atau belum tercatatkan sebagai aset dengan kata lain, pihak pengembang belum menyerahkan fasum fasosnya, " kata Danny Pomanto, jum'at (2/2/18).

Menurut Danny Pomanto, meskipun seperti itu kondisinya tetapi pemkot Makassar terus berupaya untuk mencari solusi yang terbaik yang tidak bertentangan peraturan - peraturan yang berlaku. Pasalnya uang Negara perlu kehatian - hatian dalam mengalokasikan anggarannya khususnya di sektor fasum fasos.

""Pemkot tetap akan berusahan untuk menemukan solusinya, olehnya melalui tim penyelamat aset Kota Makassar bekerja sama dengan pihak Kejari dan BPN dan Dinas tekhnis terkait memberikan solusi dengan upaya ambil paksa fasum fasosnya dengan dasar hukum secara de fakto seperti yang tertuang dalam site plan yang sudah diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), " terang Danny Pomanto.

Olehnya, dengan solusi tersebut diharapkan  kepada warga kompleks Ranggong Permai dan warga kompleks lainnya untuk segera melakukan rembuk warga untuk melakukan penyerahan langsung fasum fasos kepada Pemerintah kota Makassar dengan melampirkan tanda tangan warga kemudian diketahui oleh pemerintah setempat (Lurah dan Camat).

Sekadar diketahui, menurut Ketua RW 4 Kompeleks Ranggong Permai Rasdin Badra mengatakan, "Kurang lebih 30 tahun jalanan yang ada di wilayah Komplek Ranggog Permai belum juga mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Rasdin juga mengatakan, bahwa pihak pengembang Kompleks Ranggong Permai sampai hari ini tidak diketahui keberadaannya sementara fasum fasosnya  memang belum diserahkan kepada pemerintah.

"Memang benar, fasum fasos Ranggong Permai memang belum diserahkan ke Pemkot Makassar dan pengembangnya juga sudah tidak diketahui dimana keberadaanya. Kami sebagai warga Ranggong Permai dan Ranggong Sakinah sangat berterima kasih kepada Walikota Makassar Danny Pomanto yang telah memberikan jawaban dan solusi buat warga Ranggong Permai dan Ranggong Sakinah, dalam waktu dekat ini kami akan memenuhi syaratnya yakni tanda tangan warga sebagai bentuk penyerahan fasum fasos kepada Pemkot Makassar, " tutup Rasdin Badra.

MACCANews --- Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mengunjungi DPRD Makassar, Senin (5/2). Rombongan dipimpin Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah, Wakil Ketua DPRD Abdul Salam, Ketua komisi IV Amir arif Tirtana, Ketua Komisi III Moh. Nasir, dan beberapa anggota komisi III dan IV lainnya.

Mereka didampingi Sekertaris Dewan DPRD Kabupaten Sampang Moh. Anwari Abdullah beserta beberapa Pejabat Strukturalnya. Dalam kunjungan tersebut, mereka melakukan perbandingan tentang peran pemerintah  di sektor pariwisata dan kebudayaan di Kota Makassar.

Ketua Komisi D DPRD Makssar Sampara Sarif didampingi Kasubag Protokol Puspawati Hera, menjelaskan. Pemerintah kota saat ini sangat konsesn di sektor pariwisata dengan melakukan pembenahan di beberapa aspek, seperti Anjungan Pantai Losari dan beberapa wisata kuliner.

“Sejumlah event tahunan program pemerintah Kota Makassar seperti F8 juga satu bentuk memperkenalkan dan memajukan potensi wisata di kota ini,” imbuh politisi PPP ini.

Terlebih di sektor Kebudayaan, Pemerintah Kota Makassar memiliki instansi tersendiri sehingga lebih fokus memberikn perhatian pada sektor kebudayaan.

Anggota Komisi IV DPRD Menerima Kunjungan Dari Kota Sampang

| , 16:58 WITA

MACCANews --- Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mengunjungi DPRD Makassar, Senin (5/2). Rombongan dipimpin Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah, Wakil Ketua DPRD Abdul Salam, Ketua komisi IV Amir arif Tirtana, Ketua Komisi III Moh. Nasir, dan beberapa anggota komisi III dan IV lainnya.

Mereka didampingi Sekertaris Dewan DPRD Kabupaten Sampang Moh. Anwari Abdullah beserta beberapa Pejabat Strukturalnya. Dalam kunjungan tersebut, mereka melakukan perbandingan tentang peran pemerintah  di sektor pariwisata dan kebudayaan di Kota Makassar.

Ketua Komisi D DPRD Makssar Sampara Sarif didampingi Kasubag Protokol Puspawati Hera, menjelaskan. Pemerintah kota saat ini sangat konsesn di sektor pariwisata dengan melakukan pembenahan di beberapa aspek, seperti Anjungan Pantai Losari dan beberapa wisata kuliner.

“Sejumlah event tahunan program pemerintah Kota Makassar seperti F8 juga satu bentuk memperkenalkan dan memajukan potensi wisata di kota ini,” imbuh politisi PPP ini.

Terlebih di sektor Kebudayaan, Pemerintah Kota Makassar memiliki instansi tersendiri sehingga lebih fokus memberikn perhatian pada sektor kebudayaan.

GALERI

SUARA WARGA suara pembaca pedomanta

Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.